Eben_Teks Editorial_Benarkah Luhut Bekerjasama Dengan Bisnis PCR
Pihak Luhut Membantah Kalau Tidak Terlibat Bisnis Tes PCR
Covid-19, Benarkah?
Penulis : Dian Erika Nugraheny dan Yopi Makdori
Editor : Krisopras Eben Haezer
Selasa 2
November 2021 | 09.00 WITA
Juru
Bicara Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi (Menko Marves) Luhut
Panjaitan, Jodi Mahardi membantah dugaan keterlibatanLuhut dalam bisnis tes PCR
dan sejumlah tes Covid-19 lainnya. Menurut Jodi, PT Genomik Solidaritas
Indonesia (GSI) yang disebut ada afiliasi dengan Luhut pun tidak pernah bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah. Jodi
lantas menjelaskan posisi Luhut dan GSI. Saat itu, kata dia, Luhut diajak oleh
rekan-rekan dari Grup Indika, Adaro, Northstar yang memiliki inisiatif untuk
membantu menyediakan tes Covid-19 dengan kapasitas tes yang besar. Sebab,
persoalan tes Covid-19 dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini.
“Jadi kalau tidak salah ada sembilan pemegang saham di situ. Yayasan dari
Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini ”, tutur Jodi.
“Pak
Luhut juga ikut membantu Nusantics, salah satu persiapan untuk memulai bidang bioscience, untuk membuat reagen PCR
buatan anak bangsa yang saat ini diproduksi oleh Biofarma”, ujar Jodi. Jadi
tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtera di GSI, apalagi Pak
Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa
terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” kata
dia.
Sebelumnya,
media sosial diramaikan dengan informasi digaan keterlibatan sejumlah pejabat
di kabinet Presiden Joko Widodo dalam pengadaan alat kesehatan dalam penanganan
pandemi, salah satunya, Luhut Bisnsar Pandjaitan yang diduga terkait dengan
perusahaan penyedia tes PCR, tes antigen dan sejumlah skrining Covid-19 lain.
Menurut
anggota DPR RI Fraksi PKS Sukamata ia menilai kebijakan syarat tes PCR dalam
setiap perjalanan lebih kuat muatan bisnisnya daripada tujuan kesehatannya. Dia
pun menghitung kasar cuan yang bisa diraup dalam bisnis tersebut. “Kebijakan
ini aneh dan terlalu jelas motifnya. Data dari Direktorat Bea dan Cukai
Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai impor alat tes PCR hingga 23
Oktober 2021, mencapai Rp 2,27 triliun, melonjak drastis dibandingkan bulan
Juni yang hanya senilai Rp 523 miliar, katanya dalam keterangan tulis, Jumat
(29/10/2021). “Para importir tes PCR ini luar biasa. Berani dan punya
terawangan jitu bisa menduga bahwa kebutuhan kit PCR akan meningkat. Padahal
bulan lalu belum ada kebijakan soal kewajiban tes PCR dikeluarkan oleh
pemerintah,” sambungnya.
Anggota Badan Anggaran DPR RI
ini kemudian memberikan perhitungan kasar gurita bisnis tes PCR. Ia
menjabarkan, kebutuhan alat tes PCR per hari sekitar 100 ribu – 200 ribu kit.
“Artinya, sebulan bisa mencapai 2,8-5,6 juta kit. Jika harga tes PCR Rp
300.000,- saja potensinya mencapai 800 miliar sampai 1,6 triliun per bulan.
Sudah seharusnya kita sebagai warga RI tetap mendukung kinerja pemerintah dan berpikir positif. semoga dengan informasi ini dapat membantu wawasan para pembaca sekalian terima kasih.
Daftar Pustaka :
http://nasional.kompas.com/read/2021/11/01/19551671/pihak-luhut-bantah-terlibat-bisnis-tes-pcr-covid-19
Komentar